Kebijakan Pemerintah Untuk Mengatasi Inflasi

Inflasi sebenarnya merupakan hal yang wajar dan terjadi di semua negara. Namun demikian, akan menjadi hal yang meresahkan dan merugikan ketika inflasi terlalu tinggi atau bahkan tak terkendali. Oleh karena itu, Pemerintah harus mempunyai kemampuan untuk mengendalikan tingkat inflasi,  beberapa metoda yang diambil pemerintahan untuk mengatasi masalah inflasi yang umumnya dituangkan dalam kebijakan. Pemerintah dapat menanggulangi inflasi dengan mengambil beberapa  kebijakan berikut:

1. Kebijakan Moneter

Kebijakan moneter adalah kebijakan pemerintah melalui Bank Sentral sebagai pemegang otoritas moneter yang berkaitan dengan pengendalian jumlah uang beredar dan pengaturan tingkat suku bunga dan kredit.
Kebijakan moneter biasanya lebih efektif untuk mengatasi masalah inflasi daripada untuk mendorong ekspansi kegiatan ekonomi pada jangka pendek. Hal tersebut disebabkan inflasi dapat diatasi dengan mengendalikan permintaan total masyarakat melalui pengurangan jumlah uang beredar.
Instrumen-Instrumen yang biasa digunakan dalam kebijakan moneter melalui Bank Sentral untuk menanggulangi atau mengatasi masalah inflasi adalah sebagai berikut.

1. Operasi Pasar Terbuka atau Open Market Operation
Operasi pasar terbuka adalah usaha atau tindakan-tindakan untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk membeli atau menjual surat-surat berharga milik negara. Kegiatan penjualan surat berharga ini akan mengurangi cadangan wajib bank umum. Dengan demikian, jumlah uang beredar di masyarakat akan berkurang dan kenaikan harga-harga pun dapat ditekan.

2. Kebijakan Tingkat Suku Bunga Diskonto atau Discount Rate Policy
Kebijakan tingkat suku bunga diskonto adalah tindakan Bank Sentral dengan mengubah tingkat suku bunga diskonto yang harus dibayar oleh bank umum atas dana pinjaman dari Bank Sentral. Kenaikan suku bunga diskonto akan menyebabkan naik suku bunga kredit kepada masyarakat. Sehingga kredit investasi yang diberikan akan turun. Turunnya kredit investasi berakibat pula pada menurunnya pendapatan nasional, dan berpengaruh terhadap turunnya permintaan agregat yang pada akhirnya harga-harga barang pun akan turun.

3. Kebijakan Cadangan Wajib atau Reserve Requirement Policy
Kebijakan cadangan wajib berkaitan dengan tindakan Bank Sentral dalam menetapkan cadangan wajib bagi bank umum di Bank Sentral. Jika cadangan wajib yang dikenakan oleh Bank Sentral tinggi, jumlah pasokan uang akan turun, selanjutnya jumlah uang beredar di masyarakat menjadi lebih sedikit sehingga harga-harga pun berkurang.

4. Kebijakan Kredit Selektif
Kebijakan kredit selektif berkaitan dengan kebijakan bank umum dalam menyalurkan kredit kepada nasabah (masyarakat) dengan memperhatikan unsur character, collateral, capital, capacity, dan condition of economy.

2. Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal menyangkut pengaturan pengeluaran pemerintah dan perpajakan yang secara langsung memengaruhi permintaan total dan memengaruhi harga. Inflasi dapat dicegah melalui penurunan permintaan total. Kebijakan fiskal seperti pengurangan pengeluaran pemerintah dan kenaikan pajak akan dapat mengurangi permintaan total, sehingga inflasi dapat ditekan. Kebijakan fiskal dapat ditempuh melalui tiga cara, yaitu sebagai berikut.

1. Meningkatkan penerimaan pajak, dengan memberlakukan tingkat pajak yang tinggi bagi unit usaha yang tidak memproduksi kebutuhan pokok masyarakat atau dengan mengenakan jenis-jenis pajak baru.

2.  Mengurangi pengeluaran pemerintah, dengan jalan menunda atau menghapuskan pengeluaran yang bukan prioritas.

3. Mengadakan pinjaman pemerintah, yaitu mengurangi pembayaran yang dilakukan pada masyarakat dan mengembalikannya di kemudian hari, misalnya dalam bentuk pensiun.